Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto menandatangani naskah penetapan empat Raperda.(Foto : Aunur Rofiq/BlitarTIMES)
Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto menandatangani naskah penetapan empat Raperda.(Foto : Aunur Rofiq/BlitarTIMES)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar menggelar Rapat Paripurna penetapan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Graha Paripurna, Kamis (6/4/2017).

Rapat ini menetapkan persetujuan bersama atas empat rancangan akhir menjadi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Empat raperda tersebut adalah Raperda Perubahan Retribusi Jasa Umum, Raperda Retribusi Perubahan Jasa Usaha, Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Blitar tahun 2017-2037 dan Raperda Perubahan RPJMD tahun 2016-2021.

 Setelah raperda ini ditetapkan, akan dikirimkan kepada Gubernur untuk  dievaluasi.

“Karena ini merupakan raperda evaluasi, maka sebelum ditetapkan harus dimintakan evaluasi kepada Gubernur,” jelas Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto kepada BLITARTIMES, usai pelaksanaan rapat paripurna. Dalam Rapar Paripurna ini Totok bertindak sebagai pimpinan sidang.

Totok menjelaskan, meski waktu pembahasan relative pendek, pihaknya berhasil menyelesaikannya tepat waktu. Masing-masing raperda ada ratusan lembar yang harus di paraf koordinasi oleh pansus dan tim penyusunan.

“Ada beberapa pasal yang dirubah dalam pasal, seperti tarif parkir dari mobil yang sebelumnya Rp.2000 menjadi Rp.3000. parkir harus dinaikkan, karena jika tidak demikian akan rawan pungli. Sehingga kita naikkan sesuai dengan fakta di lapangan,” tandasnya.

“Kenaikan ini kami yakin tidak akan memberatkan rakyat dan sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan. Jika tidak dinaikkan akan rawan terjadinya parkir liar. secara subtansi DPRD tetap pro terhadap kepentingan rakyat,” tambahnya.

Lebih dalam Totok menyampaikan, sesuai dengan ketentuan, 7 sampai dengan 14 hari dari hasil evaluasi Gubernur, selambatnya 3 hari kemudian akan ditetapkan sebagai perda.

Wali Kota Blitar, M.Samanhudi Anwar mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi terhadap Anggota DPRD Kota Blitar sehingga pada hari ini empat rancangan peraturan daerah tersebut mendapatkan persetujuan menjadi raperda.

“Terkait Raperda Retribusi Jasa Umum dan Raperda Retribusi Jasa Usaha, kami memberikan aspirasi atas dinamika pembahasan yang terjadi. ada kenaikan tarif parkir dari sepeda motor dari Rp.1000 menjadi Rp.2000 dan mobil dari Rp.2000 menjadi Rp.3000. semoga ini akan membawa kemajuan bagi Kota Blitar,” tandasnya.

Dijelaskannya, dalam raperda tersebut juga ada tarif parkir adalam event khusus yang selama ini menjadi ladang parkir liar yang biayanya tidak pasti, nantinya akan diatur tarifnya melalui perda.

Raperda juga membahasa pendapatan baru  Kota Blitar dari tempat olahraga sirkuit di Kelurahan Sentul.

 Selain itu juga ada objek retribusi yang dihilangkan di kawasan shopping center,  karena saat ini kawasan tersebut masih dalam proses pembangunan Taman Pecut.

“Kami sangat memberikan apresiasi atas masukan yang diberikan oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Blitar, sehingga pembangunan di Kota Blitar ini dapat terlaksanakan dengan bijaksana dan mengarah kepada kepentingan rakyat,” tandasnya.

Rapat paripurna ini dihadiri seluruh anggota DPRD dengan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto.

Sedangkan dari pihak pemerintah kota dihadiri Wali Kota Blitar M.Samanhudi Anwar, Sekda Kota Blitar Rudi Wijanarko, seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala SKPD, Lurah dan Camat se Kota Blitar.(*)