PWI dan DPRD Gresik Gelar Dialog Publik Optimalkan PAD

Reporter

Editor

22 - Jan - 2026, 07:24

Dari kanan Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim, Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir, Wakil Bupati Gresik dr. Asluchul Alif ketika menjadi narasumber dalam dialog publik yang diselenggarakan oleh PWI-DPRD Gresik di salah satu hotel Gresik, Kamis 22 Januari 2026.

JATIMTIMES – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Gresik bersama DPRD menggelar dialog publik bertajuk “Smart Budgeting & Smart Revenue: Arah Baru Peningkatan PAD untuk Kemandirian Daerah” di salah satu hotel Gresik, Kamis 22 Januari 2026.

Kegiatan yang digelar dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dan HUT ke-80 PWI ini menghadirkan Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif, serta Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir sebagai narasumber.

Ketua PWI Gresik Deni Alisetiono mengatakan, dialog publik tersebut merupakan bentuk komitmen PWI dan DPRD dalam mendorong tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

"Pembangunan daerah tidak hanya soal besarnya anggaran, tetapi bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Deni menambahkan, optimalisasi pendapatan daerah membutuhkan inovasi, kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan digitalisasi agar PAD dapat tumbuh secara berkelanjutan. "Pers tidak hanya menulis berita, tetapi juga memberikan solusi atas persoalan daerah. Dialog ini diharapkan memberi kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan demi kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.

Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim menilai Gresik memiliki potensi fiskal yang sangat besar. Dengan hampir seribu perusahaan skala besar, PAD Gresik dinilai seharusnya bisa melampaui Rp1,1 triliun.

"Lebih dari 50 persen PDRB Gresik disumbang industri olahan, namun PAD masih bertumpu pada pajak daerah dan retribusi. Pemerintah daerah perlu menciptakan sumber pendapatan baru melalui penguatan BUMD, perizinan, dan sektor strategis lainnya," tegasnya.

Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menyampaikan, Pemkab terus mendorong peningkatan PAD melalui pendekatan smart revenue dan optimalisasi potensi lokal. Salah satu sektor yang tengah dimaksimalkan adalah perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Pada 2025, PAD Gresik masih didominasi pajak daerah hingga 95,24 persen, terutama dari PBB, BPHTB, dan PBJT listrik. Ke depan, basis penerimaan akan terus diperluas," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir menyoroti pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp539 miliar yang berdampak pada pembangunan infrastruktur. Menurutnya, peningkatan PAD menjadi solusi penting untuk menutup pengurangan tersebut.

"PAD menjadi perhatian utama, namun kami meminta agar pelayanan dan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas," ujarnya.

Dalam dialog tersebut, juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Gresik Lutfi Dhawan, Mujid Riduan, dan Ahmad Nurhamim, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil di lingkungan Pemkab Gresik, perwakilan perusahaan, perguruan tinggi, serta para kepala desa se-Kabupaten Gresik.

Sejumlah masukan juga disampaikan peserta, di antaranya penguatan BUMD, pengembangan pendidikan vokasi, serta pembentukan badan riset industri guna mendukung peningkatan PAD dan kemandirian daerah.