AS Tangkap Presiden Venezuela, Dunia Bereaksi Keras: Rusia-China Kecam, Israel Dukung

JATIMTIMES - Penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh pasukan Amerika Serikat memicu reaksi keras dari berbagai negara dunia. Operasi militer yang diklaim dilakukan langsung di Caracas tersebut dinilai banyak pihak sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan kedaulatan negara.

Sejumlah pemimpin dunia mengecam langkah Washington, sementara sebagian lainnya justru menyatakan dukungan terbuka. Peristiwa ini pun memperlihatkan tajamnya perpecahan sikap global terhadap krisis Venezuela.

Baca Juga : Gubernur Khofifah Resmikan Ruang Vaksinasi Internasional RSI Masyithoh Bangil

Rusia Kutuk Aksi Militer AS

Rusia secara terbuka mengutuk operasi militer Amerika Serikat di Venezuela. Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut langkah tersebut sebagai agresi bersenjata yang tidak dapat diterima.

“Pagi ini, Amerika Serikat melakukan aksi agresi bersenjata terhadap Venezuela. Ini sangat mengkhawatirkan dan patut dikutuk,” bunyi pernyataan resmi Kemenlu Rusia, Sabtu (3/1/2026).

Moskow menilai dalih yang digunakan AS tidak dapat diterima.

“Dalih yang digunakan untuk membenarkan tindakan tersebut tidak dapat diterima. Permusuhan ideologis telah mengalahkan pragmatisme,” lanjut pernyataan itu.

“Kami menegaskan kembali solidaritas kami dengan rakyat Venezuela dan dukungan terhadap kepemimpinan yang melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional,” tegas Kemenlu Rusia.

Malaysia: Langgar Hukum Internasional

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjadi salah satu pemimpin yang paling tegas mengecam penangkapan Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Anwar menyebut operasi militer asing terhadap kepala negara yang sedang menjabat sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

“Pemimpin Venezuela dan istrinya telah ditangkap dalam sebuah operasi militer Amerika Serikat dengan skala dan karakter yang tidak biasa. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan termasuk penggunaan kekuatan secara tidak sah terhadap sebuah negara berdaulat,” ujar Anwar melalui akun Instagram resminya, Minggu (4/1/2026).

Anwar mendesak agar Maduro dan istrinya segera dibebaskan tanpa penundaan. Ia memperingatkan bahwa pemaksaan perubahan kepemimpinan dari luar dapat menimbulkan dampak berbahaya.

“Apa pun alasannya, pemaksaan penggulingan seorang kepala pemerintahan yang sedang menjabat melalui campur tangan eksternal menciptakan preseden berbahaya,” katanya.

Menurut Anwar, masa depan politik Venezuela sepenuhnya merupakan hak rakyatnya.

“Perubahan mendadak yang dipaksakan melalui kekuatan eksternal akan membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat, terutama bagi negara yang sudah dilanda krisis ekonomi dan ketegangan sosial,” imbuhnya.

China Desak Pembebasan Maduro

China juga menyerukan agar Amerika Serikat segera membebaskan Presiden Maduro dan istrinya. Beijing menekankan pentingnya keselamatan kedua tokoh tersebut.

“China menyerukan Amerika Serikat untuk memastikan keselamatan pribadi Presiden Maduro dan istrinya, serta segera membebaskan mereka,” ujar pernyataan Kementerian Luar Negeri China, Minggu (4/1/2026).

China mendesak Washington menghentikan upaya penggulingan pemerintahan Venezuela.

Baca Juga : Bencana Sumatera Belum Ditetapkan Nasional?, Ini Kata Pakar Kebencanaan

“Hentikan upaya menggulingkan rezim Venezuela dan selesaikan masalah ini melalui dialog dan negosiasi,” tegas Kemenlu China.

Brasil: Tindakan AS Melampaui Batas

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menyebut operasi AS di Venezuela sebagai tindakan yang tidak dapat diterima.

“Pemboman di wilayah Venezuela dan penangkapan presidennya telah melampaui batas yang tidak dapat diterima. Ini merupakan penghinaan serius terhadap kedaulatan Venezuela dan preseden berbahaya bagi komunitas internasional,” kata Lula.

Spanyol dan Uni Eropa: Tolak Maduro, Tapi Kecam Intervensi

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menegaskan negaranya tidak mengakui pemerintahan Maduro, namun tetap menolak intervensi militer AS.

“Spanyol tidak mengakui rezim Maduro. Tetapi kami juga tidak akan mengakui intervensi yang melanggar hukum internasional dan mendorong kawasan menuju ketidakpastian dan permusuhan,” ujar Sanchez.

Sementara itu, Kanselir Jerman Friedrich Merz mengingatkan pentingnya kerangka hukum internasional. “Penilaian hukum atas intervensi AS itu kompleks dan harus dilakukan secara cermat. Ketidakstabilan politik di Venezuela harus dihindari,” katanya.

Presiden Parlemen Eropa Roberta Metsola menegaskan posisi Uni Eropa. “Kami tidak menganggap Nicolás Maduro sebagai pemimpin Venezuela yang sah dan terpilih. Namun, penghormatan penuh terhadap hukum internasional harus tetap dijunjung,” ujarnya.

Israel dan Ukraina Bela Trump

Sebaliknya, Israel justru memberikan dukungan penuh kepada Presiden AS Donald Trump. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memuji langkah tersebut. “Selamat, Presiden Donald Trump, atas kepemimpinan Anda yang berani dan bersejarah atas nama kebebasan dan keadilan,” kata Netanyahu.

Ukraina juga menyuarakan dukungan. Menteri Luar Negeri Ukraina Andrii Sybiha menilai rezim Maduro telah melanggar prinsip demokrasi. “Ukraina secara konsisten membela hak bangsa-bangsa untuk hidup bebas dari kediktatoran dan penindasan. Rezim Maduro telah melanggar semua prinsip tersebut,” ujarnya.

Penangkapan Presiden Nicolas Maduro menjadi salah satu peristiwa geopolitik paling kontroversial di awal 2026. Reaksi dunia yang terbelah mencerminkan benturan antara prinsip kedaulatan negara, hukum internasional, dan klaim penegakan demokrasi.

Banyak pihak kini menyerukan de-eskalasi dan penyelesaian damai demi mencegah krisis yang lebih luas di kawasan Amerika Latin.