Soroti Ancaman PHK dan Pengangguran, DPRD Jatim Dorong Penguatan UMKM

JATIMTIMES - Jelang pergantian tahun, DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) menaruh perhatian serius pada sektor ketenagakerjaan. Persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meningkatnya pengangguran masih jadi ancaman pada 2026.

Anggota Komisi E DPRD Jatim Hari Yulianto menilai, tantangan besar tersebut tak lepas dari kondisi dunia kerja yang masih lesu. Menurutnya, sampai saat ini sektor riil masih belum bergerak optimal.

Baca Juga : Faktor Cuaca Picu Kenaikan Harga Cabai Rawit Jelang Nataru

“Kita harus jujur. Sektor riil kita belum berjalan baik. Ini ancaman bagi tenaga kerja kita khususnya di tahun 2026 mendatang. Belum lagi ditambah UMK 2026 yang akan naik," ujar Hari Yulianto, Kamis (25/12/2025).

Kekhawatiran Hari Yulianto bukan tanpa dasar. Berdasarkan data terbaru yang didapatkannya, di Jatim tercatat lebih dari 4.000 pekerja ter-PHK sepanjang Januari–Oktober 2025.

Secara nasional, jumlah PHK mencapai sekitar 79 ribu orang hingga November 2025. Sementara itu, jumlah pengangguran di Jawa Timur masih berkisar 0,9 hingga 1 juta orang. "Meski Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun, jumlah absolutnya tetap besar," ucapnya.

Sementara itu, data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan mencatat sekitar 79.302 orang terkena PHK sepanjang Januari–November 2025, sementara laporan lain menyebut kisaran 26 ribu orang hingga Mei 2025. 

"Angka ini memang signifikan dan patut diwaspadai, namun tetap tidak sebanding dengan total jumlah pengangguran nasional yang mencapai jutaan orang. Sehingga kita tidak boleh menunggu. 2026 harus disiapkan dari sekarang,” tandas legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sidoarjo ini. 

Menurut Hari, kondisi tersebut menuntut langkah antisipatif sejak dini. Salah satunya dengan memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penyangga ekonomi daerah.

Baca Juga : Kampus Negeri Bakal Masuk Situbondo, Perekonomian Siap Naik Kelas

Ia menegaskan pula, penciptaan lapangan kerja tidak bisa sepenuhnya bergantung pada pemerintah. Perlu desain yang mendorong masyarakat menciptakan peluang usaha sendiri. “Bukan hanya pemerintah yang membuka kerja. Tapi bagaimana UMKM bisa tumbuh. Itu yang harus terus kita dorong,” tegasnya.

Ia pun menyebut, penguatan UMKM bisa dimulai dari hal paling sederhana. Mulai dari usaha tradisional hingga rintisan berbasis digital. “Dari start-up, sampai UMKM klasik. Gerobak gorengan pun bisa jadi solusi,” urainya.