Bakesbangpol Gelar Sosialisasi Anti Korupsi, Wali Kota Mas Ibin: Bangun Kota Blitar Harus dengan Integritas

JATIMTIMES – Pemerintah Kota Blitar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menggelar Sosialisasi Anti Korupsi bertema “Mewujudkan Ketahanan Nasional dan Kondusifitas Daerah melalui Kesadaran Anti Korupsi”, Jumat (28/11/2025), di Ruang Rapat Bakesbangpol, Jalan Anjasmoro. Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemkot Blitar dalam memperkuat budaya integritas di tubuh birokrasi, masyarakat, hingga organisasi penerima hibah.

Acara yang dimulai pukul 07.30 WIB itu dihadiri berbagai unsur strategis daerah, mulai dari perwakilan Polres Blitar Kota, perwakilan Kodim 0808/Blitar, pimpinan partai politik, forum kewaspadaan sosial, akademisi, hingga para penerima hibah APBD. Wali Kota Blitar, H. Syauqul Muhibbin (Mas Ibin), berhalangan hadir karena menghadiri agenda di luar kota, sehingga sambutannya dibacakan oleh Inspektur Daerah, Ratih Dewi Indarti.

Baca Juga : Hari Jadi Kabupaten Malang ke-1.265, Bupati Sanusi Tegaskan Tidak Boleh Ada Pelayanan Berbelit-belit

Dalam pembukaannya, Ratih menegaskan bahwa kegiatan ini bukan seremoni tahunan belaka, melainkan fondasi bagi Kota Blitar untuk memperkuat integritas tata kelola. “Ini momen penting menjelang peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia pada 9 Desember mendatang,” ujarnya. 

Ia menambahkan bahwa pada tanggal tersebut Wali Kota Blitar dijadwalkan menerima apresiasi dari KPK sebagai daerah percontohan Kota Antikorupsi. Penghargaan itu diberikan setelah Kota Blitar mencatat nilai 92,15 dengan kategori “Istimewa” dalam Penilaian Program Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi 2025. Capaian tersebut menempatkan Kota Blitar sebagai satu dari tiga daerah percontohan nasional bersama Kota Mataram dan Kabupaten Minahasa Tenggara, sekaligus mengukuhkan komitmen pemerintah daerah terhadap transparansi dan tata kelola bersih.

Bakesbangpol Tekankan Kesadaran Kolektif

Kepala Bakesbangpol Kota Blitar, Toto Robandiyo, menegaskan bahwa sosialisasi ini menjadi momentum konsolidasi seluruh pemangku kepentingan. Ia menyatakan bahwa upaya penyadaran mengenai bahaya korupsi tidak boleh berhenti pada tataran pengetahuan semata, tetapi harus berlanjut pada perubahan sikap dan tindakan.

“Pertama, kegiatan ini kita lakukan untuk menyongsong penetapan Kota Blitar sebagai Kota Antikorupsi oleh KPK. Kedua, kita juga menyambut Hari Antikorupsi Sedunia pada bulan Desember. Namun yang paling penting, kita ingin menanamkan persepsi dan pemahaman yang sama agar muncul tindakan dan perilaku yang selaras dalam menolak segala bentuk korupsi," ujar Toto. 

Ia menegaskan, seluruh penerima hibah dan ASN di lingkungan Bakesbangpol harus memahami bahwa penggunaan dana publik adalah amanah. “Penggunaan uang dari APBD itu harus transparan dan akuntabel. Kita ajak semua pihak untuk saling mengingatkan agar jangan sampai terjadi tindak pidana korupsi, baik di penerima hibah, Bakesbangpol, maupun di tingkat kota,” tutur Toto.

Toto menekankan dampak korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengganggu stabilitas wilayah. “Ketika tidak ada korupsi, kondisi kota akan aman. Karena kami yakin, sekecil apa pun praktik korupsi akan berpengaruh terhadap kondusifitas daerah,” ujarnya.

Pesan Wali Kota: Integritas Adalah Identitas Kota Blitar

Dalam sambutan resmi yang dibacakan Inspektur Daerah, Wali Kota Blitar Mas Ibin menegaskan bahwa korupsi adalah ancaman serius bagi pembangunan daerah. Ia menyebut korupsi sebagai extraordinary crime yang merusak kepercayaan publik dan melemahkan ketahanan nasional.

“Jika ketahanan nasional diibaratkan benteng, maka korupsi adalah retakan yang setiap saat bisa meruntuhkan benteng tersebut,” demikian sambutan Wali Kota. Ia menekankan bahwa pencegahan korupsi merupakan bagian integral dalam menjaga kedaulatan dan keberlangsungan bangsa.

Mas Ibin juga mengarahkan jajaran Bakesbangpol untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas birokrasi. “Tugas Anda bukan hanya mendeteksi potensi konflik, tetapi memastikan tata kelola pemerintahan berjalan bersih, transparan, dan akuntabel,” pesannya.

Ia menambahkan bahwa seluruh jajaran Bakesbangpol harus mampu menjadi role model integritas, mulai dari menolak segala bentuk gratifikasi hingga membangun budaya kerja yang benar-benar bebas dari praktik korupsi.

Baca Juga : DPRD Jatim Setuju, Perda Pajak dan Retribusi Daerah Resmi Direvisi

“Jajaran Bakesbangpol harus menjadi teladan.Kita harus menunjukkan bahwa pelayanan publik bisa berjalan bersih, transparan, dan akuntabel tanpa sedikit pun kompromi terhadap korupsi,” ujarnya. 

Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus bertumpu pada tiga pilar utama: pencegahan melalui penyederhanaan birokrasi dan peningkatan transparansi; edukasi melalui sosialisasi serta penanaman nilai-nilai integritas sejak dini; dan penindakan yang tegas tanpa pandang bulu terhadap setiap bentuk pelanggaran.

“Setiap organisasi perangkat daerah wajib proaktif memperbaiki sistem internal untuk menutup celah-celah korupsi,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kondusifitas daerah bukan hanya diukur dari absennya konflik fisik. “Kondusifitas adalah rasa aman dan adil di hati masyarakat. Itu hanya tercipta ketika masyarakat percaya bahwa pemerintahnya bersih,” demikian kutipannya.

Integritas Sebagai Energi Pembangunan

Kegiatan yang mempertemukan aparat pemerintahan, unsur keamanan, tokoh agama, partai politik, dan organisasi masyarakat itu menjadi ruang dialog untuk membangun kesadaran kolektif. Para undangan dari berbagai elemen memberikan tanggapan positif karena sosialisasi tersebut dinilai sejalan dengan agenda pembangunan Kota Blitar sebagai kota damai dan berintegritas.

Menutup sambutannya, Mas Ibin menyerukan agar nilai-nilai anti korupsi tidak berhenti pada ruang rapat semata. “Jadikan pengetahuan ini sebagai energi untuk bergerak, menjadi agen perubahan di lingkungan kerja masing-masing,” tulisnya.

Ia menegaskan bahwa integritas adalah identitas Kota Blitar. “Dengan integritas, kita membangun kepercayaan. Dengan kepercayaan, kita memperkuat partisipasi publik. Dan dengan partisipasi publik, kondusifitas daerah akan terwujud secara kokoh,” tegasnya. 

Pemerintah Kota Blitar berharap upaya ini dapat memperkuat gerakan kolektif membangun tata kelola yang bersih, memperkokoh kepercayaan publik, dan mendukung pembangunan jangka panjang Kota Blitar sebagai kota yang aman, harmonis, dan berintegritas.