Lantik Enam Kepala OPD, Wali Kota Mas Ibin Perkuat Birokrasi dan Pelayanan Kota Blitar

JATIMTIMES – Pemerintah Kota Blitar memperkuat mesin birokrasi dengan mengisi enam jabatan pimpinan tinggi pratama yang selama ini kosong. Wali Kota Blitar H. Syauqul Muhibbin atau Mas Ibin melantik enam pejabat hasil seleksi terbuka di Ruang Sasana Praja, Selasa (18/8/2026).

Pelantikan ini menjadi ujung dari rangkaian seleksi terbuka yang dimulai pada 24 Juni 2026. Sebanyak 30 aparatur sipil negara mengikuti seleksi untuk memperebutkan enam posisi strategis. Proses panjang itu mencakup seleksi administrasi, penelusuran rekam jejak, uji kompetensi, penulisan makalah, hingga wawancara.

Baca Juga : Perkuat Sinergi dengan Dinas Pendidikan seluruh Jawa Timur, Bank Jatim Jalin PKS Jasa Layanan

Enam pejabat yang dilantik ialah Paring Genturutomo sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Ika Hadi Wijaya sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Ruli Tri Wibowo sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Tiga pejabat lainnya adalah Indra Purwanto sebagai Sekretaris DPRD, Erlin Ferida Kusnawati sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), serta Rike Rochmawati sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).

Mas Ibin mengatakan pengisian enam jabatan tersebut bukan sekadar rotasi ataupun penempatan pejabat. Mereka merupakan hasil penyaringan dari puluhan peserta melalui seleksi terbuka yang dilakukan panitia seleksi.

“Hari ini kita melantik pejabat setingkat eselon II pada enam posisi. Ini merupakan rangkaian panjang dari proses seleksi secara terbuka yang dilakukan oleh panitia seleksi,” kata Mas Ibin.

Menurut dia, tingginya jumlah peserta menunjukkan adanya antusiasme sekaligus kompetisi di antara aparatur yang memenuhi persyaratan. Dari seluruh peserta, panitia seleksi menetapkan tiga nama terbaik untuk masing-masing jabatan sebelum akhirnya mengerucut menjadi satu pejabat terpilih.

“Ada 30 orang yang mengikuti seleksi untuk enam formasi. Ini menunjukkan seleksi betul-betul terbuka. Pansel melihat secara keseluruhan, mulai jejak rekam, kemampuan, manajerial, sampai kemampuan tata kelola pemerintahan,” ujarnya.

Kompetensi Menjadi Fondasi Penguatan Birokrasi

Enam pejabat yang dilantik memiliki latar pengalaman pada sejumlah posisi strategis di lingkungan Pemkot Blitar. Paring Genturutomo sebelumnya menjabat Kepala Bagian Organisasi Setda, sedangkan Ika Hadi Wijaya merupakan Sekretaris BKPSDM.

Ruli Tri Wibowo sebelumnya memimpin Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Indra Purwanto sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja. Sementara Erlin Ferida Kusnawati sebelumnya merupakan Sekretaris DPMPTSP dan Rike Rochmawati menjabat Sekretaris Disbudpar.

Mas Ibin menilai pejabat yang terpilih merupakan figur yang dinilai memiliki kompetensi paling sesuai untuk memimpin perangkat daerah masing-masing. Ia berharap kompetensi tersebut diterjemahkan menjadi kinerja pemerintahan yang semakin efektif dan pelayanan publik yang semakin responsif.

“Setelah lulus di pansel dan menjadi pejabat, tentu mereka adalah pejabat-pejabat yang dianggap paling kompeten di bidangnya masing-masing. Harapannya, ini menjadi salah satu indikator yang baik untuk peningkatan kinerja pemerintahan,” kata Mas Ibin.

Seleksi JPT Pratama tersebut juga melibatkan panitia seleksi dari unsur eksternal. Menurut Mas Ibin, tim diisi kalangan profesional serta unsur Pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk BKPSDM dan Inspektorat Provinsi. Mekanisme itu menjadi bagian dari upaya menjaga objektivitas proses seleksi.

Dalam sambutannya, Mas Ibin menegaskan bahwa keikutsertaan para peserta dalam seleksi merupakan pilihan dan komitmen pribadi. Tidak ada penunjukan maupun paksaan kepada aparatur untuk mengikuti proses tersebut.

Karena itu, jabatan yang kini diemban harus dipandang sebagai amanah untuk melayani. Para kepala perangkat daerah dituntut memiliki dedikasi, integritas, sekaligus keberanian menghadirkan terobosan.

“Yang terpilih kita anggap paling kompeten dalam rangka pelayanan pemerintahan dan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, serta berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” kata Mas Ibin.

Baca Juga : Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2026 Dibuka Hari Ini, Ada 4.770 Formasi

Tuntutan itu menjadi semakin penting ketika pemerintah daerah harus memastikan setiap program menghasilkan manfaat yang optimal. Mas Ibin meminta kepala OPD bekerja kreatif, inovatif, efektif, dan efisien dalam menjalankan program pembangunan.

Ukuran Kinerja adalah Dampak bagi Masyarakat

Penguatan jajaran pimpinan perangkat daerah tersebut sekaligus diarahkan untuk mempercepat pencapaian visi pembangunan Kota Blitar dalam RPJMD 2025–2029, yakni “Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera Menuju Kota Masa Depan”.

Salah satu arah pentingnya adalah pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan berbasis smart governance. Karena itu, Mas Ibin mengingatkan bahwa keberhasilan kepala OPD tidak cukup diukur dari tertib administrasi ataupun kemampuan membelanjakan anggaran.

Ukuran yang lebih penting, menurut dia, adalah hasil dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Misi itu tidak boleh sekadar menjadi dokumen di atas kertas. Sebagai pimpinan instansi, saudara adalah motor penggerak birokrasi. Keberhasilan tidak hanya diukur dari kerapian administratif atau tingkat penyerapan anggaran, tetapi sejauh mana mampu memberikan dampak nyata dan manfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

Mas Ibin juga meminta enam pejabat baru segera melakukan konsolidasi internal. Konsolidasi harus dilakukan secara cepat namun tetap santun, sembari menjaga iklim kerja yang kondusif dan mendorong lahirnya inovasi pelayanan publik yang responsif.

“Lakukan konsolidasi internal secara santun dan cepat, jaga iklim kerja yang kondusif, serta ciptakan inovasi layanan publik yang responsif,” pesan Mas Ibin.

Di sisi lain, pengisian jabatan pimpinan tinggi di Pemkot Blitar belum sepenuhnya rampung. Jabatan Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD Mardi Waluyo masih menunggu proses berikutnya. Posisi Sekretaris Daerah Kota Blitar juga masih dijabat penjabat sekda.

Mas Ibin memastikan proses pengisian posisi tersebut akan dilanjutkan. Kendati belum seluruh jabatan definitif terisi, ia menjamin roda organisasi dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

“Saya pastikan pekerjaan-pekerjaan birokrasi tidak terganggu,” ujarnya.

Pelantikan enam pejabat itu dengan demikian menjadi bagian dari konsolidasi pemerintahan Mas Ibin. Kepada para pejabat baru, ia menitipkan satu orientasi: birokrasi tidak berhenti pada prosedur, melainkan harus bergerak menjadi instrumen pembangunan yang menghadirkan manfaat nyata.

“Selamat bertugas pada jabatan yang baru. Lakukan konsolidasi internal secara santun dan cepat, jaga iklim kerja yang kondusif, serta ciptakan inovasi layanan publik yang responsif,” kata Mas Ibin.