Respons Pidato Presiden, Pimpinan DPRD Jatim Minta Pengawasan MBG dan KDMP Diperketat

JATIMTIMES – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Deni Wicaksono, memberikan catatan kritis usai Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Gedung DPRD Jatim, Jumat (14/8/2026).

Meski mengapresiasi paparan keberhasilan dan capaian angka yang disampaikan pemerintah pusat, Deni menekankan pentingnya pengawasan ketat dan evaluasi riil di lapangan, khususnya pada pelaksanaan program-program prioritas.

Baca Juga : Link Twibbon HUT ke-81 RI 2026, Lengkap dengan Cara Pasang Foto

Salah satu poin utama yang menjadi perhatian serius Pimpinan DPRD Jatim adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Deni mengingatkan bahwa besarnya alokasi anggaran program ini harus berbanding lurus dengan ketatnya pengawasan kualitas dan keamanan pangan.

Ia menyoroti kasus keracunan makanan yang sempat menimpa ratusan siswa SMP di Kabupaten Trenggalek, Jatim. “Anggaran MBG ini sangat besar. Kalau tidak dimaksimalkan dengan baik, ada potensi kerugian negara dan dampaknya langsung dirasakan oleh siswa," ujar Deni.

"Kami menyarankan agar SPPG atau dapur penyedia yang terbukti lalai hingga menyebabkan keracunan ditindak tegas—ditutup sementara, atau bahkan dicabut izinnya secara permanen jika tidak mampu memperbaiki diri,” lanjutnya.

Selain MBG, keberlanjutan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga tak luput dari sorotan. Deni meminta pemerintah tidak sekadar mengejar target kuantitas pembangunan fisik KDMP, tetapi juga memastikan efektivitas operasional serta profitabilitas yang dihasilkan.

Pengawasan ketat dinilai sangat krusial mengingat pembangunan KDMP memanfaatkan Dana Desa yang diangsur oleh pemerintah desa dalam jangka panjang.

“Perlu ada kalkulasi menyeluruh, berapa unit KDMP yang sudah benar-benar beroperasi dan berapa profit yang dihasilkan. Jangan sampai membebani keuangan desa, karena ini menggunakan Dana Desa yang diangsur selama enam tahun,” ungkapnya.

Baca Juga : IHSG dan Rupiah Melemah Jelang Pidato Kenegaraan Prabowo Hari Ini

Menanggapi klaim keberhasilan indikator ekonomi dan penurunan angka kemiskinan yang disampaikan Presiden, Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa DPRD Jatim akan terus melakukan kroscek antara data Badan Pusat Statistik (BPS) dengan kondisi riil di masyarakat.

Pihaknya berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh program prioritas pemerintah pusat benar-benar menghadirkan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan warga Jawa Timur.

“Kalau melihat angka-angka tadi memang luar biasa capaiannya. Tapi apakah ini riil dengan yang terjadi di bawah? Kami akan turun kembali melihat kondisi lapangan untuk memastikan masyarakat bisa merasakan langsung dampak keberhasilan pembangunan tersebut,” pungkas Deni.