Distribusi dan Kebutuhan Dokter Masih Jadi PR, FK Unisma Soroti Spesialis Layanan Primer

JATIMTIMES - Kebutuhan dokter di Indonesia masih menjadi persoalan yang kompleks. Di satu sisi, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memproyeksikan Indonesia masih akan mengalami kekurangan dokter umum dalam jumlah besar dalam satu dekade mendatang. 

Di sisi lain, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang (FK Unisma) menilai persoalan yang paling mendesak saat ini justru terletak pada distribusi tenaga medis dan minimnya dokter spesialis di berbagai daerah.

Baca Juga : Istana Buka Suara soal Febrie Adriansyah Mundur dari Jampidsus: Tak Perlu Keppres

Kementerian Kesehatan memperkirakan Indonesia masih akan mengalami defisit sekitar 93.200 dokter umum pada 2032 apabila tidak dilakukan percepatan peningkatan kapasitas pendidikan kedokteran dan penambahan tenaga medis. Proyeksi tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berdasarkan pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan nasional yang disusun bersama Universitas Indonesia pada Juni 2026 lalu. 

Kajian tersebut menjadi dokumen perencanaan nasional pertama yang memetakan kebutuhan tenaga kesehatan hingga tingkat kabupaten dan kota untuk 10 tahun ke depan.

Pandangan tersebut memiliki titik temu sekaligus perbedaan dengan kondisi yang dilihat langsung oleh Dekan FK Unisma, dr. Rahma Triliana, M.Kes., Ph.D. Menurutnya, persoalan di lapangan saat ini lebih banyak dipicu oleh ketimpangan distribusi dokter daripada sekadar jumlah lulusan.

"Secara nasional sebenarnya jumlah dokter sudah dalam batas yang mencukupi dengan adanya 144 Fakultas Kedokteran. Hanya saja kalau distribusinya tetap tidak merata, pelayanan kesehatan juga tidak akan bisa teratasi," ujar Rahma, Senin, (13/7/2026).

Perbedaan sudut pandang itu menunjukkan bahwa tantangan penyediaan dokter di Indonesia tidak dapat dilihat dari satu indikator saja. Kemenkes menggunakan pendekatan proyeksi kebutuhan nasional hingga tahun 2032 berdasarkan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan layanan kesehatan. Sementara FK Unisma melihat kondisi riil pelayanan kesehatan saat ini, di mana sejumlah wilayah masih kesulitan memperoleh dokter meski secara nasional jumlah lulusan terus bertambah.

Rahma menilai kota-kota besar seperti Surabaya dan Malang relatif tidak mengalami persoalan ketersediaan dokter. Sebaliknya, daerah pinggiran dan kepulauan masih kekurangan tenaga medis.

"Secara jumlah untuk wilayah Jawa Timur sebenarnya sudah dalam batas cukup, tetapi distribusinya tidak merata. Ada beberapa kota seperti Surabaya dan Malang jumlah dokternya banyak. Sementara Ponorogo, Sampang, hingga wilayah Madura masih kekurangan dokter. Standar pelayanan kesehatannya juga masih banyak yang belum terpenuhi," katanya.

Baca Juga : Permudah Adaptasi Lulusan SD, SMP Negeri di Kota Batu Terapkan Kelas Digital Interaktif Sejak Hari Pertama MPLS

Ia menambahkan, kebutuhan terbesar saat ini justru berada pada dokter spesialis yang mendukung layanan kesehatan primer.

"Untuk saat ini sebenarnya dokter umum dalam posisi mencukupi. Sekarang kebutuhan yang banyak itu dokter spesialis kedokteran keluarga layanan primer atau Sp.KKLP. Kemudian dokter penunjang seperti radiologi, patologi klinik, pemeriksaan laboratorium, anestesi, dan beberapa spesialis lain yang masih sangat dibutuhkan, terutama di daerah-daerah perifer," jelasnya.

Pandangan tersebut menjadi catatan penting karena menunjukkan bahwa peningkatan jumlah lulusan dokter saja belum otomatis menyelesaikan persoalan pelayanan kesehatan. Tanpa kebijakan distribusi yang lebih efektif, daerah terpencil diperkirakan tetap akan mengalami kekurangan tenaga medis meskipun jumlah dokter secara nasional terus bertambah.

Dalam Baiat Dokter Muslim ke-46, FK Unisma meluluskan 35 dokter baru dari 39 peserta ujian. Sebagian besar lulusan menjalani pendidikan klinik di rumah sakit pendidikan di Sampang dan Bangkalan. Rahma berharap para lulusan bersedia kembali mengabdi di daerah asalnya sehingga dapat membantu memperbaiki pemerataan pelayanan kesehatan.

"Kami berharap pemerintah segera membuat kebijakan dan regulasi yang mengatur distribusi dokter sehingga dokter-dokter kita bisa memberikan pelayanan dengan baik," pungkasnya.