Ketua PPP Banyuwangi H. M. Basyir Qodim Sarankan Pemerintah Bangun Jalan Alternatif  Urai Kemacetan Lalu Lintas Pelabuhan Ketapang  

JATIMTIMES  – Sebagai salah satu cara mengurai kemacetan yang terjadi di kawasan pelabuhan Ketapang Banyuwangi, pemerintah diminta membangun fasilitas jalan alternatif yang menghubungkan Kecamatan Wongsorejo dengan wilayah Kalipuro -  Kota Banyuwangi.

Masukan dan Saran tersebut disampaikan oleh Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Banyuwangi versi Agus Suparmanto,  H. M. Basyir Qodim kepada wartawan media ini Jumat (26/6/2026).

Baca Juga : Puluhan Pembalap Motocross Manol Gabah Championship Kapolresta Cup II 2026 di Songgon Banyuwangi 

Menurut H. Basyir dengan pembangunan jalan alternatif selain bisa mengurai kemacetan di area pelabuhan Ketapang, juga bisa menumbuhkan perekonomian baru di wilayah Wongsorejo , Kalipuro dan beberapa wilayah yang lain.

"Dengan adanya fasilitas jalan secara otomatis akan mendongkrak harga tanah warga, khususnya warga yang ada di sepanjang jalur alternatif apabila sudah terbangun," ujar Politisi berdarah Madura tersebut.

Alumni Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo tersebut menambahkan untuk mendapatkan jalur dan design terbaik dengan budget anggaran yang paling murah, pemerintah melalui dinas /instansi terkait bisa memanfaatkan kemajuan teknologi kecerdasan Artifisial (atau Artificial Intelligence/AI).

Sementara Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengungkapkan permasalahan kemacetan jalur menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi yang sering terjadi utamanya saat masa peak season, menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi.

 Bupati Ipuk Fiestiandani mengajukan dukungan kepada Kementerian Perhubungan RI mulai pelebaran jalan menuju pelabuhan, penguatan kapasitas dermaga, hingga percepatan jalan tol Besuki-Banyuwangi.

"Kami sudah berkirim surat kepada Menhub, meminta dukungan penanganan kemacetan menuju Pelabuhan Ketapang. Permasalahan kemacetan di Pelabuhan Ketapang ini sangat perlu dukungan dari pemerintah pusat," kata Ipuk, Kamis (25/6/2026).

Dia menuturkan  pelabuhan Ketapang-Gilimanuk merupakan gerbang utama konektivitas Jawa - Bali, hingga Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki peran strategis bagi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik nasional.

Dalam surat tersebut Ipuk mengusulkan sejumlah program prioritas kepada pemerintah pusat untuk penanganan kemacetan tersebut. Di antaranya mengusulkan pelebaran ruas jalan nasional menuju Pelabuhan Ketapang yang selama ini menjadi titik kemacetan kendaraan. Antara lain ruas Ketapang-Jembatan Sungai Selogiri, Watudodol-Jembatan Grand Watudodol, serta jalur nasional di sepanjang Kecamatan Wongsorejo.

Baca Juga : Demo di Surabaya Ricuh, Massa Lempari Grahadi hingga Polisi Semprot Water Cannon

Selain itu penambahan kapasitas armada kapal penyeberangan berkapasitas minimal 3.000 GT untuk meningkatkan daya angkut kendaraan dan penumpang di lintasan Ketapang-Gilimanuk.

Pemkab Banyuwangi juga mengajukan pembangunan dan rehabilitasi dermaga movable bridge (MB) agar mampu melayani kendaraan berat hingga kapasitas 50 ton, sehingga dapat mempercepat proses bongkar muat kendaraan dan meningkatkan kapasitas layanan secara keseluruhan.

Selain itu, pembangunan jembatan akses dari Pelabuhan LCT (Landing Craft Tank) Ketapang menuju kawasan pelabuhan di Kelurahan Bulusan, turut diusulkan untuk mendukung kelancaran distribusi arus kendaraan.

Bupati Ipuk juga mengajukan permohonan percepatan pembangunan Jalan Tol Probowangi Tahap II ruas Besuki-Banyuwangi, khususnya dari arah Banyuwangi menuju akses Tol Bajulmati dan Asembagus.

"Pembangunan tol ini diharapkan dapat mempercepat akses menuju Pelabuhan Ketapang sekaligus mengurangi beban lalu lintas pada jalan nasional yang ada saat ini," tambahnya.

"Kami berharap program-program tersebut menjadi prioritas pemerintah pusat karena menyangkut kelancaran konektivitas nasional serta mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan," pungkas Bupati  Ipuk.