Alireza Arafi Jadi Pemimpin Sementara Iran Usai Ali Khamenei Tewas, Ini Profil Lengkapnya

JATIMTIMES - Tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei dalam serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 lalu membuat stabilitas politik di Teheran terguncang dan memicu pembentukan Dewan Kepemimpinan Sementara sesuai konstitusi Republik Islam.

Dalam kondisi darurat tersebut, nama Alireza Arafi mencuat sebagai salah satu figur sentral. Ia ditunjuk menjadi bagian dari Dewan Kepemimpinan Sementara (Interim Leadership Council) yang akan menjalankan fungsi pemimpin tertinggi secara kolektif hingga Majelis Ahli memilih pengganti resmi.

Baca Juga : Keutamaan Salat Tarawih Malam ke-13 Ramadan: Jaminan Keamanan di Hari Kiamat dan Limpahan Ampunan

Dewan Kepemimpinan Sementara Iran

Dewan ini terdiri dari tiga tokoh utama negara:

• Presiden Masoud Pezeshkian

• Kepala Yudikatif Gholam-Hossein Mohseni-Ejei

• Alireza Arafi sebagai perwakilan ulama dari Dewan Garda

Ketiganya bertugas menjaga kesinambungan pemerintahan dan stabilitas nasional di tengah masa transisi yang sensitif.

Profil Alireza Arafi

Alireza Arafi lahir pada 1959 di Meybod, Provinsi Yazd. Ia berasal dari keluarga ulama terpandang. Ayahnya, Ayatollah Mohammad Ibrahim al-Arafi, dikenal memiliki hubungan dengan pendiri Republik Islam Iran, Ruhollah Khomeini.

Sejak kecil, Arafi telah menempuh pendidikan agama. Ia melanjutkan studi ke Qom, pusat pendidikan Islam Syiah paling penting di Iran. Di kota ini, ia memperdalam ilmu fiqh, filsafat Islam, bahasa Arab, hingga bahasa Inggris di bawah bimbingan sejumlah ulama ternama.

Berkat keilmuan dan dedikasinya, Arafi meraih gelar mujtahid—status yang memberinya otoritas untuk mengeluarkan fatwa secara mandiri.

Karier dan Pengaruh Politik

Karier Arafi mulai menanjak setelah Ali Khamenei menjabat sebagai Pemimpin Tertinggi pada 1989. Pada usia 33 tahun, ia dipercaya menjadi imam salat Jumat di Meybod, posisi yang menunjukkan kepercayaan besar dari elite kepemimpinan.

Sejumlah jabatan penting kemudian ia emban, di antaranya:

• Imam Salat Jumat Qom sejak 2015

• Rektor Al-Mustafa International University (2008–2018)

• Kepala seminari nasional Iran (diangkat 2016 oleh Khamenei)

• Anggota Dewan Garda (Guardian Council) sejak Juli 2019

Sebagai anggota Dewan Garda, Arafi berada di jantung sistem politik Iran. Lembaga ini memiliki kewenangan besar dalam meninjau undang-undang serta menyetujui atau menolak kandidat dalam pemilu.

Peran Strategis di Masa Transisi

Setelah wafatnya Khamenei, Arafi resmi masuk dalam Dewan Kepemimpinan Sementara bersama Presiden Pezeshkian dan Mohseni-Ejei. Dewan ini akan menjalankan fungsi kepemimpinan tertinggi hingga Majelis Ahli memilih pemimpin baru secara konstitusional.

Baca Juga : Bermain di Tepi Sungai Berujung Petaka, Bocah 6 Tahun Hanyut

Peran Arafi dinilai krusial karena ia mewakili unsur ulama sekaligus memiliki pengalaman panjang dalam pendidikan dan struktur ideologis Republik Islam.

Pandangan Ideologis

Secara pemikiran, Arafi dikenal sebagai tokoh yang menekankan bahwa Islam khususnya Syiah merupakan sistem peradaban yang lengkap dan mampu menjawab tantangan modernitas Barat.

Ia kerap mengkritik sekularisme, liberalisme, dan materialisme. Dalam sejumlah pidato, ia juga menekankan pentingnya pendidikan ulama yang revolusioner, dekat dengan rakyat, serta memiliki perspektif global.

“Seminari (di Iran) harus berasal dari rakyat, bersolidaritas dengan kaum tertindas, bersifat politis (Islamis), revolusioner, dan internasional (dalam pendekatan),” ujarnya seperti dikutip dari The Times of India.

Arafi juga telah menulis lebih dari 20 buku dan artikel mengenai hukum Islam serta filsafat, yang memperkuat reputasinya sebagai ulama sekaligus akademisi berpengaruh.

Wafatnya Ali Khamenei menandai babak baru dalam sejarah politik Iran. Dengan masuknya Alireza Arafi ke dalam Dewan Kepemimpinan Sementara, publik kini menanti arah kebijakan dan dinamika politik yang akan terbentuk dalam beberapa waktu ke depan.

Transisi ini bukan hanya soal pergantian pemimpin, tetapi juga tentang bagaimana Republik Islam menjaga keseimbangan antara stabilitas politik, legitimasi keagamaan, dan tantangan geopolitik yang terus memanas di kawasan Timur Tengah.